Minggu, 2 Oktober 2016 06:56

Berita Terbaru

Kendati undang-undang nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tahun ini telah memasuki tahun ke lima, namun belum didukung oleh adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID di semua Provinsi serta Kab/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Dodi Riyadmaji secara prosentase jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID di tingkatan Provinsi baru...


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemda sebagai ujung tombak keterbukaan informasi.

Dukungan tersebut terungkap dalam kegiatan Loka Karya Pers bertema Dukungan Pemerintah dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Sosialisasi Peran PPID Pemda sebagai ujung tomba keterbukaan informasi public di Topas Hotel, Bandung, Jumat (27-–28 September ) malam.

Acara ini diselenggarakan Kemendagri bersama kelompok kerja...


Transparansi anggaran pemerintah baik di APBD Provinsi maupun kabupaten dan kota sudah menjadi keharusan untuk bisa diakses masyarakat.
Bahkan penguatan keterbukaan informasi itu menurut Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) Syamsu Rizal menjadi bagian dari panduan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Aksi PPK) pemerintah daerah.
"Berupa surat edaran yang dikeluarkan Mendagri nomor 356/7498/SJ...


Tentang SIP PPID
Apa itu SIP PPID? Bagaimana Cara mendapatkan SIP PPID? Cara mengajukan permohoan Informasi? Bagaimana Cara Menyampaikan Aspirasi?' Ringkasan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP PPID yang sudah tergabung