Transparansi anggaran masuk Aksi PPK Kemendagri

Selasa, 8 Maret 2016 | Berita | Kementerian Dalam Negeri

Transparansi anggaran pemerintah baik di APBD Provinsi maupun kabupaten dan kota sudah menjadi keharusan untuk bisa diakses masyarakat.
Bahkan penguatan keterbukaan informasi itu menurut Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) Syamsu Rizal menjadi bagian dari panduan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Aksi PPK) pemerintah daerah.
"Berupa surat edaran yang dikeluarkan Mendagri nomor 356/7498/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota serta Ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota,"ujar Syamsu Rizal di ruang kerjanya Kantor KI Sumbar, Kamis (19/3/2015).
Menurut Syamsu Rizal adanya panduan ini membuktikan Mendagri tidak setengah hati terhadap keterbukaan informasi publik.


"Dan soal segala macam dokumen anggaran termasuk DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD sampai hasil audit terkait dokumen itu diumumkan di setiap website masing-masing pemerintah di daerah,"ujar Syamsu.
Bahkan dari panduan itu kata Syamsu Rizal pemerintah harus membuat menu konten di website pemerintah dengan judul konten transparansi pengelolaan anggaran daerah.
"Adanya ini Mendagri menginginkan soal anggaran pemerintahan harus transparan dan akuntabel, yang selama ini banyak pemerintah di daerah masih setengah hati,"ujar Syamsu Rizal.


Dan untuk menyukseskan surat edaran Mendagri itu, KI Sumbar kata Syamsu Rizal akan memelototi dan jika tidak diterapkan, bisa saja Syamsu Rizal melaporkan ke Mendagri.
"Sangat mudah melakukan pengawasan terkait keterbukaan pengelolaan anggaran, kami cukup tracking di website resmi pemerintah apakah konten yang diminta Mendagri itu dilakukan,"ujar Syamsu Rizal.
Dan bisa saja masuk ranah sengketa informasi kalau soal informasi wajib atau berkala ini tidak dipublish oleh pemerintah atau badan publik.
"Dan bisa menjadi ranah sengketa informasi di KI Sumbar kalau ditemukan KI bisa memprosesnya kalau masyarakat mengadukan ke KI Sumbar, tanpa melalui proses surat permohonan informasi ke PPID di badan publik,"ujarnya.

-- http://kliksiar.com/index.php/berita-nasional-daerah/1579-transparansi-anggaran-masuk-panduan-aksi-ppk-mendagri

Tentang SIP PPID
Apa itu SIP PPID? Bagaimana Cara mendapatkan SIP PPID? Cara mengajukan permohoan Informasi? Bagaimana Cara Menyampaikan Aspirasi?' Ringkasan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP PPID yang sudah tergabung